 |
| SBY dan Jokowi |
JAKARTA - Di akun resmi Facebooknya, presiden ke-6 RI Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) membuat
tulisan panjang bertajuk Polri kita, dalam tulisan tersebut SBY kaget ada upaya
pembersihan 'orang-orang SBY' di pemerintahan Joko Widodo.
"Di tengah-tengah
situasi politik yang menghangat saat ini saya juga mendengar sejumlah isu,
mungkin juga "provokasi", yang bisa memecah belah diantara kita
semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah
dilakukan sekarang ini adalah pembersihan "orang-orang SBY", baik di
jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan. Saya terhenyak. Karena kalau
yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet
Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (political
appointee), hal itu masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri
profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah
abdi negara itu diistilahkan sebagai "orang-orang SBY" menjadi tidak
masuk akal, " tulis SBY, Senin(19/1/2015).
Menurut SBY, jika
setiap pejabat tinggi yang bertugas di era kepemimpinannya harus segera diganti
alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya
mereka. "Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran
TNI dan Polri ada mekanismenya.
Pengangkatan eselon satu kata SBY juga demikian. Tidak pernah dirinya menunjuk
nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian, dan para Pimpinan BUMN.
"Mereka semua
diusulkan oleh para atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri.
Kemudian khusus eselon satu kementerian dan LPNK dibahas oleh Tim Penilai Akhir
yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian
yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Selama
ini, 95 % saya setujui. Yang 5 %, sering saya minta dibahas kembali jika ada
informasi yang negatif. Setelah jelas segala sesuatunya, segera saya putuskan.
Sebagian lolos, sebagian mesti dilakukan penggantian. Itulah sistem dan aturan
yang dulu saya anut dan jalankan ~ transparan dan akuntabel," katanya.
SBY juga tidak yakin
Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam
itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Jokowi
juga melakukan "pembersihan" yang sama. Namun, katanya Presiden
Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang
sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau
tentu ingin sukses memimpin kita semua lima tahun mendatang ini. "Tentu
semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku,"
katanya.
sumber: tribunnews.com
0 komentar :