 |
| Surat SUPERSEMAR |
Oleh James Luhulima
Empat hari lagi, 11 Maret
2015. Ingatan tertarik mundur ke tanggal 11 Maret 1966, 49 tahun lalu, ketika
Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 di Istana Bogor,
Jawa Barat. Sesungguhnya, tidak ada yang khusus tentang Supersemar itu. Oleh
karena surat itu dibuat atas permintaan Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan
Jenderal Soeharto yang menyatakan, apabila ia diberi kepercayaan, ia bisa
mengatasi keadaan.
Pesan
itu dititipkan Soeharto kepada tiga jenderal AD yang datang menemui Soekarno di
Istana Bogor, 11 Maret 1966 sore. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir
Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar),
dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi).
Permintaan
Soeharto itu pun tidak dianggap luar biasa oleh Soekarno karena situasi pada
hari-hari itu memang tidak menentu. Demonstrasi mahasiswa menentang pemerintah
berlangsung setiap hari sehingga mengganggu aktivitas pemerintah.
Pada
11 Maret 1966 pagi, dijadwalkan akan diadakan sidang Kabinet Dwikora yang
Disempurnakan di Istana Merdeka. Ada permintaan kepada para menteri untuk
berkumpul ke Istana pada tanggal 10 Maret 1966 sore dan menginap di guest house agar
dapat menghadiri sidang kabinet tepat waktu. Beberapa menteri memilih menginap
di guest house dan beberapa menteri datang ke Istana pagi-pagi sekali. Soeharto
tidak hadir dalam sidang kabinet itu dengan alasan sakit.
Presiden
Soekarno, yang bermalam di Istana Bogor, 11 Maret 1966 pukul 07.30, menanyakan
situasi Ibu Kota kepada Pangdam Jaya Brigjen Amir Machmud. Setelah mendapatkan
jaminan bahwa situasi Ibu Kota aman, Soekarno menggunakan helikopter ke Jakarta
untuk memimpin sidang kabinet.
Hari
itu, ribuan mahasiswa dan pelajar menutup ruas-ruas jalan menuju Istana guna
membatalkan sidang kabinet itu. Namun, upaya itu gagal karena para menteri
sudah mengantisipasinya.
Akan
tetapi, suasana berubah menjadi tegang ketika di antara para mahasiswa dan
pelajar yang sedang berdemonstrasi itu hadir pasukan yang tidak dikenal
(pasukan yang tidak memakai identitas kesatuannya).
Anggota
pasukan pengamanan presiden, Tjakrabirawa, yang sedang berjaga-jaga segera
melaporkan kehadiran pasukan tidak dikenal di antara para mahasiwa dan pelajar
itu kepada Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur, yang memberikan nota kepada
Amir Machmud sebagai Pangdam Jaya. Namun, Amir Machmud hanya memberikan tanda kepada
Sabur agar tidak perlu khawatir. Kepanikan muncul ketika beberapa anggota
Tjakrabirawa itu menginformasikan kepada Sabur bahwa mereka mengenal beberapa
personel pasukan tidak dikenal itu sebagai anggota Resimen Para Komando
Angkatan Darat (RPKAD), yang kini bernama Komando Pasukan Khusus AD (Kopassus).
Merasa
tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari Amir Machmud, Sabur langsung
mengontak Soekarno dan menyarankan kepadanya untuk meninggalkan Istana Merdeka
dan menuju Istana Bogor. Saat berjalan ke helikopter, Soekarno bertanya kepada
Amir Machmud, "Mir, ada apa lagi ini?" Amir Machmud menjawab,
"Itu tentara di luar tidak banyak paling-paling 50 orang. Bapak pergi saja
ke Istana Bogor." Presiden Soekarno didampingi ketiga Wakil Perdana
Menteri (PM), yaitu Subandrio, Chairul Saleh, dan Johannes Leimena. Belakangan,
pada 1995, Letjen (Purn) Kemal Idris mengungkapkan, dialah yang memimpin
pasukan tidak dikenal itu. Ia diperintah Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen
Soeharto untuk menangkap Subandrio, Wakil PM I/Menteri Luar Negeri Subandrio.
Galau
Kepergian
Soekarno secara terburu-buru ke Istana Bogor itu membuat Amir Machmud galau. Ia
menganggap itu dipicu oleh kekhawatiran Sabur yang berlebihan. Ia kemudian
berbincang-bincang dengan Brigjen M Yusuf dan Mayjen Basuki Rachmat. M Yusuf
kemudian menyarankan agar menyusul Soekarno ke Istana Bogor, yang ditimpali
oleh Basuki Rachmat, bahwa Presiden perlu diberi penjelasan tentang keadaan
yang sebenarnya. Jangan sampai nanti Presiden ditinggalkan oleh Angkatan Darat.
Ketiga
jenderal itu lalu melaporkan niat mereka kepada Menteri Koordinator Pertahanan
Mayjen Mursid, yang langsung setuju. Mereka lalu melapor kepada Soeharto di
kediamannya. Soeharto kemudian menitipkan pesan untuk disampaikan kepada
Soekarno. Setelah itu berangkatlah ketiga jenderal itu ke Istana Bogor dengan
helikopter. Ketika tiba di Istana Bogor, suasana biasa-biasa saja, tidak ada
ketegangan.
Di
Istana Bogor, Presiden Soekarno didampingi oleh Wakil PM I/Menlu Subandrio,
Wakil PM II/Ketua MPRS Chairul Saleh, dan Wakil PM III J Leimena. Dan, di
tempat itu juga hadir Panglima Kodam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie. Ketiga
jenderal yang datang pun adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat
dengan Soekarno.
Permintaan
Letjen Soeharto pun saat itu dianggap tidak berlebihan mengingat beberapa hari
setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), Soeharto telah
diinstruksikan Soekarno untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban. Muncullah
lembaga yang belakangan dikenal dengan nama Komando Operasi Pemulihan Keamanan
dan Ketertiban (Kopkamtib), di mana Soeharto menjadi komandan.
Jika
dibaca secara saksama, Supersemar sama sekali bukan surat pengalihan kekuasaan.
Salinan (copy) Surat Perintah 11 Maret 1966, yang sesuai
aslinya, dimuat di harian Kompas, Senin, 14 Maret 1966, di halaman 3. Itu sebabnya
Presiden Soekarno marah ketika Letjen Soeharto menggunakan Supersemar untuk
membubarkan PKI. Soekarno mengatakan, Soeharto tidak berhak melakukan itu,
walaupun ia menggenggam Supersemar. Pada 13 Maret 1966, Soekarno mengutus Wakil
PM III Leimena untuk meminta pertanggungan jawab (kini pertanggungjawaban)
Soeharto. Namun, Soeharto tak menggubrisnya.
Jika
pemuatan salinan Surat Perintah 11 Maret 1966, di harianKompas, Senin, 14 Maret 1966, itu tidak sesuai aslinya,
tentunya Soekarno akan mengoreksinya. Pada 17 Maret 1966, Soekarno
memerintahkan Chairul Saleh untuk membacakan pengumuman tertulis Soekarno bahwa
Supersemar tidak berarti penyerahan kekuasaan dari Presiden ke Men/Pangad
Letjen Soeharto malah menahan 15 menteri Kabinet Dwikora yang Disempurnakan
dengan tuduhan terlibat dalam G30S. Ironisnya, Chairul Saleh termasuk dalam
daftar 15 menteri yang ditahan.
Sempat
muncul desas-desus bahwa Soekarno dipaksa untuk menandatangani Supersemar.
Desas-desus itu dibantah oleh Mayjen Ibrahim Adjie di harian Kompas, 21 Maret 1966. Bantahan itu rasanya masuk akal.
Jika Soekarno berkeras bahwa Supersemar bukan penyerahan kekuasaan dari
Soekarno ke Soeharto, lalu mengapa ia harus dipaksa untuk menandatanganinya.
(Kompas.com)
0 komentar :