 |
| Ilustrasi |
PERSePSIPOST, JAKARTA - Pemerintah Pusat telah
menetapkan beberapa wilayah yang menjadi prioritas untuk pembangunan Tol Trans
Sumatera sepanjang 2.600 kilometer. Sebaliknya, juga ada beberapa wilayah yang
belum menjadi prioritas, yaitu wilayah Banda Aceh-Medan dan Palembang-Jambi.
Sejak pemerintahan Presiden SBY, ada empat
ruas tol yang jadi prioritas pembangunan, yaitu Palembang-Indralaya,
Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Medan-Binjai.
Pada saat pemerintahan Presiden Jokowi,
prioritas pembangunan di arahkan ke Tol Bakauheni hingga Tanjung Api Api
sepanjang 434 kilometer dengan kebutuhan investasi Rp 50 triliun lebih.
Sedangkan di sisi utara Sumatera yaitu Medan-Binjai juga sudah dimulai
pembangunan konstruksi, karena pertimbangan untuk memecah kemacetan yang sudah
parah di Medan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Rini Soemarno, mengatakan secara tahapan prioritas, pembangunan akan dimulai
dari Medan-Binjai hingga ke Pekanbaru. Selain itu, yang paling utama juga
adalah pembangunan dari Tol Bakauheni hingga Palembang, lalu diperpanjang
hingga ke Pelabuhan Tanjung Api Api, untuk mendukung integritas dengan proyek
‘Tol Laut’.
“Belum sampai Banda Aceh, jadi saat
sekarang yang kita lakukan dari Medan, mulai ke bawah yang kita harapkan mulai
sedikit-sedikit dari Medan kemudian dari Lampung ke Palembang, di tengah masih
putus-putus,” kata Rini di Istana, Jakarta, Kamis (5/3).
Rini mengungkapkan, untuk wilayah Sumatera
yang belum dapat prioritas pembangunan tol akan dikembangkan kondisi jalan nasional
yang sudah ada. Menurut Rini, wilayah yang belum jadi prioritas dibangun tol
karena kawasan tersebut belum layak atau feasible bagi investasi tol termasuk
oleh BUMN maupun swasta.
“Sehingga menghubungkan antara Palembang dengan Jambi dan
seterusnya, kalau jalan nasional itu Kementerian PU,” katanya.
Tol Bakauheni hingga Tanjung Api Api sepanjang 434 km akan
dikerjakan secara keroyokan oleh BUMN selain Hutama Karya, antara lain Jasa
Marga, Waskita Karya dan Wijaya Karya. Rini mengakui Penyertaan Modal Negara
(PMN) untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 3,6 triliun untuk membiayai proyek ini.
“Bakauheni sampai ke sebagai modal ya tapi kita tetap harus
pinjam ya, nggak cukup untuk Bakauheni sampai Kayu Agung (wilayah antara
Palembang dan Lampung),” katanya.
Rini juga menjelaskan kalau sebelumnya proyek Tol Trans Sumatera
selalu gagal saat dilelang ke investor tol karena tak menarik secara bisnis,
terkait kelayakan volume kendaraan yang akan melintas.
“Jalur itu sudah dilelang tiga kali dan itu tidak ada yang mau,
karena itu BUMN secara menyeluruh melakukan konsorsium, kenapa akhirnya BUMN
berani melakukan ini? Karena kita melakukan integrasi secara total,” katanya.
Yang dimaksud dengan integrasi total adalah pembangunan tol
dalam satu rangkaian dan didukung peningkatan infrastruktur di sisi
penyeberangan antara Merak dan Bakauheni, sehingga tol Bakauheni-Palembang,
bahkan hingga ke Tanjung Api Api menarik secara bisnis.
“Penyeberangan mobol terintegrasi bisa menyeberang dalam 24 jam
itu antara 8000 sampai 12.000 kendaraan per hari itu yang membuat jalan tol itu
menjadi feasible secara bisnis,” kata Rini.
(serambinews.com)
0 komentar :