Hindari Tagihan Pajak, Almuslim Bireuen Mainkan Kata-Kata Diplomasi

Salah satu papan reklame bill board milik Umuslim yang terpajang ditengah-tengah kota Matang Geulumpang Dua, Peusangan. Foto: BNC

Bireuen -Sikap para pengambil kebijakan Universitas Almuslim (Umuslim) Bireuen yang cendrung mempertahankan sikap diplomasi daripada melunasi pajak PBB yang menunggak sungguh sangat disesalkan. Pasalnya, sosialisasi yang dilakukan pemda tentang kewajiban membayar pajak PBB telah meningkatkan kesadaran masyarakat bahkan sampai ketingkat warga desa pedalaman.

Kepala DPKKD Bireuen Drs Tarmidi yang disuarakan sekretarisnya Mulyadi SE, MM Kamis 15 Januari 2015 menerangkan, total tunggakan pajak PBB dan objek lainnya yang disodorkan pemda kepada pihak Umuslim merupakan salah satu item dari sekian banyak penunggak pajak seluruh Indonesia yang hingga tutup ahun 2014 nominalnya mencapai 10 Milyar lebih

Lalu, jikapun pihak Umuslim beranggapan data yang dihimpun pemda itu tidak valid, seyogianya dilakukan complain sebelum-sebelumnya sebelum tutup tahun 2014. “Kami sangat menghargai dan memaklumi pendapat pihak Almuslim yang membantah kejituan data pemda, tapi menyangkut baliho-baliho milik Almuslim yang juga menunggak kok nggak disentuh dalam bantahanya,” tanya Mulyadi.

Dikatakannya, apa yang telah diutarakan pihak Almuslim melalui Humasnya Zulkifli M Kom sangat kami hargai. Namun sesuai dengan aturan yang ada kalau mau melakukan Verifikasi ulang karena dugaan data yang disodorkan pemda Bireuen tidak valid, nanti setelah angka tunggakan ratusan juta rupiah lebih itu dilunasi.

Drs Tarmidi meriwayatkan kalau lahirnya Almuslim itu berawal dari sharing dan kepedulian para tokoh sekawasan Kecamatan Peusangan. Kenapa pada hari ini ketika Umuslim sudah layak dikatakan berada diatas angin seakan-akan mereka lupa terhadap kewajiban Negara.

Terkait dengan ulasan Ketua Yayasan Almuslim sekarang H Yusri kepada media melalui hp selularnya yang mengatakan Almuslim menjalankan aktifitas mulia dan mencerdaskan anak bangsa, sehingga tidak layak bayar pajak ditanggapi dingin oleh Tarmidi.

Itu pernyataan emosional sekaligus tidak rasional jika dikaitkan dengan bunyi hukum pajak negara, karena semua orang juga tau kalau kewajiban yang wajib disetor mahasiswa tidak ada kelugasan dan tanpa tawar-menawar, dan itu memang sistem pembelajaran yang dari awal diterapkan disebuah universitas non negeri, tak terkecuali di Umuslim Bireuen.

Lebih lanjut Kepala DPKKD Bireuen itu menegaskan, persoalan pajak sungguh tidak layak seorang ketua yayasan memberi komentar. ?Ini porsi dan tanggungjawap Rektor selaku pimpinan Universitas, bukan fak pengurus yayasan,? pungkas Tarmidi, sambil menambahkan idealnya pihak Almuslim memenuhi kewajibannya melalui daerah yang telah membesarkannya.

Seperti diberitakan dalam edisi sebelumnya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat se Kabupaten Bireuen membayar pajak, hingga pada tahun 2014 lalu, Bireuen berhasil mengumpulkan PAD via item Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 71% melebihi yang ditargetkan. Besaran rupiah yang ditargetkan 400 juta, sementara realisasinya mencapai nilai Rp 685 juta.

Namun, lain halnya bagi Universitas yang sebelumnya setiap tahun anggaran rutin mendapat suntikan dana segar dari Pemda Bireuen demi mencapai kemegahannya seperti saat ini.Bayangkan, menurut data dari DPKKD Bireuen hingga tutup tahun 2014 Univesitas Almuslim belum melunasi PBB sebanyak 46 Nomor Objek Pajak (NOP) sejak tahun 2007 yang nominal tunggakannya mencapai Rp 127 juta.

Begitu juga dengan tunggakan pajak baliho (reklame) senilai puluhan juta rupiah. Yang pasti, pernyataan dan cara diplomasi yang telah disuarakan pihak Almuslim mengesankan kalau tunggakan pajak yang ditagih pemkab itu merupakan hal sepele dan akan terbayar hanya dengan debat kata-kata diplomasi. Apalagi orang-orang teras Umuslim saat ini tergolong “pemain” lama, atawa penguasa-penguasa Bireuen priode sebelumnya.

(atjehdaily.com)