 |
| ilustrasi(indonesianreview,com) |
Jakarta
- Presiden Joko Widodo alias Jokowi
punya obsesi. Dia ingin sekali target pajak tahun ini ditingkatkan Rp 600
triliun. Alasannya, ada potensi pajak di negeri ini yang belum tergali sebesar
Rp 1.200 triliun.
Siapa
yang berani memenuhi obsesi sang presiden setinggi itu? Menteri Keuangan
Bambang Brojonegoro hanya menyanggupi kenaikan target pajak maksimal sebesar Rp
400 triliun. Tapi setelah dihitung-hitung, yang ketemu cuma tambahan baru
sebesar Rp 100 triliun. Tambahan inilah yang dimasukkan dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) 2015 dan akan diserahkan kepada
DPR bulan Januari ini.
Sebenarnya,
kenaikan target pajak ini sudah cukup besar. Sebab, selama ini, kenaikan target
pajak paling banter di kisaran 10%-15%. Nah, tahun ini kenaikan itu mencapai
20,6%. Di APBN 2015, target pajak ditetapkan sebesar Rp 1.193,28 triliun, atau
tumbuh 11,28% dari APBN-P 2014 sebesar Rp 1.072,38 triliun. Dengan tambahan Rp
100 triliun, target pajak tahun 2015 menjadi Rp 1.293,38 triliun.
Setiap
tahun, target pajak selalu dibuat naik oleh pemerintah. Tapi enak diucapkan,
sulit direalisasikan. Bayangkan saja, dalam kurun waktu 11 tahun, hanya dua
target pajak yang berhasil dicapai oleh Ditjen Pajak. Selebihnya, nol.
Tak
percaya? Lihat saja ini. Sampai pekan kedua bulan November 2014, duit dari
pungutan pajak baru terkumpul Rp 812 triliun dari target sebesar Rp 1.072,38
triliun. Hampir dipastikan, hingga tutup buku akhir tahun 2014, target pajak
tidak seperti yang diharapkan.
Mundur
sedikit ke belakang, target pajak dipasang Rp 995,2 triliun pada APBN-P 2013,
tapi realisasinya hanya Rp 916,2 triliun. Tahun 2012, target dicantumkan Rp
885,02 triliun, namun yang diperoleh Rp 835,25 triliun.
Banyak
persoalan yang menggelayuti, kenapa target pajak kerap tak tercapai. Selain
buruknya data potensi pajak, masalah yang sangat besar adalah jumlah tenaga
pemeriksa pajak yang begitu minim di Ditjen Pajak.
Saat
ini, jumlah pegawai Ditjen Pajak diperkirakan sekitar 30.700 orang. Ironisnya,
dari jumlah itu, hanya 4.000 pemeriksa pajak. Nah, 4.000 petugas ini harus
memeriksa sebanyak 24,8 juta wajib pajak (WP), yang terdiri dari individu,
badan usaha, dan bendaharawan. Seharusnya, kata mantan Dirjen Pajak Fuad
Rahmany, untuk memeriksa semua WP dibutuhkan 33.000 pemeriksa pajak.
Coba
saja bandingkan dengan Jepang yang punya 66.000 karyawan pajak atau Jerman yang
jumlah pegawai pajaknya mencapai 110.000 orang. Selain sumber daya manusianya
banyak, jumlah kantor pajaknya juga banyak.
Memang,
minimnya petugas pajak menjadi salah satu problema utama penerimaan negara dari
sektor ini. Hanya saja, banyak juga wajib pajak (WP) yang bandel. Nah, yang
bandel-bandel ini kemudian mencari alasan, kalau bayar pajaknya nanti uang
mereka hanya jadi bancakan oknum pegawai Ditjen Pajak, seperti yang dilakukan
Gayus Halomoan Tambunan dan Dhana Widyatmika.
Tentu
saja, ini hanya alasan yang kebenarannya mungkin satu persen. Itulah sebabnya,
kepada WP yang bandel ini Ditjen Pajak sudah meminta Ditjen Imigrasi untuk
mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Sampai akhir tahun 2014, sudah
ratusan WP badan dan perorangan yang dicekal. Kalau mereka masih tetap tak mau
membayar pajak, nama-nama mereka akan diumumkan ke publik.
Langkah
yang dilakukan pemerintah itu memang baik sebagai efek jera terhadap WP yang
bandel. Tapi, sampai berapa lama pemerintah harus kejar-kejaran dengan mereka?
Apakah setiap hari petugas pajak harus disibukan dengan urusan begini?
Memang,
potensi pajak di Indonesia itu sangat besar seiring semakin tumbuhnya kalangan
kelas menengah. Belum lagi ada dana milik orang-orang Indonesia yang
ditempatkan di Singapura sebesar Rp 3.000 triliun. Angka ini sama jumlahnya
dengan dana pihak ketiga perbankan di Indonesia.
Itu
baru di Singapura. Belum lagi yang ada di Swiss, Liechtenstein, Bahama, Siprus,
Luksemburg, Monako, Panama, San Marino, dan Seychelles, yang merupakan
negara-negara tax haven.
Tentu
saja, untuk memburu para pengemplang pajak itu butuh tenaga yang tidak sedikit.
Contoh yang paling gampang adalah bagaimana petugas pajak keteteran saat
ingin memeriksa perusahaan-perusahaan asing. Dari 7.000 perusahaan asing yang
terdaftar di kantor pelayanan khusus pajak penanaman modal asing (PMA),
sebanyak 4.000 diduga terlibat penggelapan pajak. Dari 4.000 perusahaan
multinasional itu, hanya 132 perusahaan yang bisa diperiksa. Lagi-lagi, ini
karena kantor pelayanan pajak (KPP) khusus PMA hanya memiliki 30 pemeriksa.
Sejak
dua tahun lalu, Ditjen Pajak sebenarnya sudah meminta tambahan pegawai kepada
Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi setiap kali
diminta, responnya hanya sesaat, setelah itu tak terdengar lagi. Entahlah kalau
dengan menteri saat ini, Yudi Krisnandi.
Jadi,
mengejar target pajak sampai seribuan triliun itu butuh tenaga yang cukup.
Jangan sampai hanya nafsunya saja yang besar, tapi tenaganya kurang.
Oleh:
Satrio AN
Sumber:
indonesianreview.com
0 komentar :