Mimpi Indah Jokowinomics

Presiden Jokowi ( indonesianreview.com)

Jakarta – Banyak mimpi indah ditebar oleh pemerintah.  Ada pembangunan ribuan kilometer jalan tol dan lusinan waduk, pengusiran para pencuri ikan, pemotongan utang luar negeri, swasembada pangan, penambahan suplai listrik puluhan ribu megawatt, dan berbagai mimpi indah lainnya. Luarbiasa!

Siapapun pasti berharap mimpi itu menjadi kenyataan. Sebab semua orang berharap Indonesia bisa segera tinggal landas menjadi negara maju. Bukan lagi sebuah negara yang nyaris identik dengan kemiskinan dan kebodohan, serta terbelakang  di bidang teknologi.

Namun di pasar uang dan modal,  mimpi itu tampaknya masih jauh dari indah. Pasar bahkan menyiratkan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi bila pemerintah tak berhasil melayangkan jurus ampuh untuk mengembalikan perekonomian kejalur  yang tepat. Isyarat ini tak lepas dari kenyataan bahwa kemerosotan nilai  rupiah dan gejolak pasar modal kian menjadi-jadi sejak kabinet Jokowi diumumkan beberapa bulan lalu.

Kini kinerja  bursa saham Indonesia bahkan tergantung nyaris sepenuhnya pada situasi pasar internasional dan regional, sentimen dalam negeri nol. Lihat saja, pasar tetap loyo meski pemerintah mengurangi subsidi BBM. Para investor seolah tak terkesan oleh berbagai  program pemerintah yang bertujuan mempercepat gerak roda pembangunan dengan meningkatkan efisiensi  birokrasi, dan pemberantasan korupsi.

Runyamnya lagi, kepercayaan para investor sektor riil juga masih rendah. Jadi tak mengherankan bila Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI, Yusuf Wanandi, ngomel bahwa perekonomian Indonesia digerogoti oleh para eksportir yang tetap gemar memarkir dana hasil ekspor di bank-bank luar negeri. Akibatnya, menurut mantan Ketua Apindo itu, kita terus mengalami defisit dalam necara pembayaran meski nilai ekspor sesungguhnya sangat besar. Ini semua, katanya, mengakibatkan nilai rupiah terus melemah.

Secara teoritis, mengembalikan kepercayaan para investor kepada pemerintah memang gampang. Yaitu dengan konsep dan program pembangunan yang menyeluruh, masuk akal, dan realisitis. Dalam konteks ini kemampuan pemerintah menjabarkan pelaksanaan pembangunan, lengkap dengan bagaimana memperoleh sumber pembiayaan serta target-target yang hendak dicapai adalah keharusan. Instruksi-instruksi dadakan berdasarkan kunjungan selintas di sebuah lapangan tentu tak diharapkan.

Di tengah perekonomian global yang tidak menentu seperti saat ini, keseriusan pemerintah membangun benteng pertahanan ekonomi guna menghadapi krisis juga menjadi harapan para investor. Sebab krisis ekonomi global seperti terjadi pada 2007 bisa saja terulang. Bila Indonesia tidak siap, tidak mustahil mimpi indah Jokowinomics berubah menjadi malapetaka ekonomi. Masyarakat pun  kalang kabut karena dihantui PHK missal dan melesatnya harga-harga barang kebutuhan, sementara pemerintah dan dunia usaha tak berkutik lantaran didera kirisis utang.

Para investor dan masyarakat tentu berharap pemerintahan Jokowi bisa mengulang kisah sukses SBY menangkal krisis ekonomi global 2007, yang  jauh lebih dahsyat ketimbang krisis ekonomi Asia Timur 1997. Di tengah tekanan besar, dimana kawasan negara-negara maju diterpa resesi ekonomi, hanya empat negara yang sanggup mempertahankan pertumbuhan perekonomian secara positif: yaitu Indonesia, China, India, dan Brazil.

Kunci keberhasilan SBYnomics adalah konsistensinya menurunkan rasio utang luar negeri terhadap PDB sampai di bawah 30% atau tingkat sangat aman meski berarti harus mengerem laju roda pembangunan. SBY  tampaknya belajar dari kenyataan bahwa krisis ekonomi  1997, yang berubah menjadi kerusuhan sangat berdarah dan sanggup menumbangkan kekuasaan Presiden Suharto, diawali oleh krisis utang.

Ketika itu perekonomian nasional juga diselamatkan oleh sikap Bank Indonesia yang ngotot bahwa tak boleh ada bank yang ditutup. Dengan alasan, penutupan bank akan menebar ketakutan di kalangan nasabah, dan bisa memicu penarikan dana secara besar-besaran dari perbankan nasional sebagaimana terjadi pada 1997.

Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan akan mengurangi utang luar negeri. Namun, di saat yang sama,  presiden juga mengungkapkan ambisi besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Nah, mengingat nilai rupiah yang cenderung kian loyo dan tingginya komponen impor dalam proyek infrastruktur, ambisi itu jelas membutuhkan jauh lebih banyak rupiah.

Kini masyarakat hanya bisa menunggu langkah apa yang akan diambil pemerintah, apakah akan menggenjot perolehan pajak dengan menaikkan tarif dan jumlah pembayar pajak, atau memakai cara lain seperti menjual BUMN.  Yang pasti, Presiden dan Wakil Presiden RI masih menunjukkan kegembiraan atas merosotnya nilai rupiah. Mereka berdua masih melihat kenyataan tersebut sebagai peluang untuk menggenjot ekspor.

oleh : Gigin Praginanto 

sumber : indonesianreview.com