KOMISARIS Jenderal Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kepala
Polisi RI dan di dunia maya, di jagat internet, muncul opini massa yang
bertendensi negatif terhadap Presiden Joko Widodo. Barisan pasukan pembencinya
membengkak berkali-kali lipat. Lebih banyak lagi adalah barisan yang mencopot
dukungan terhadap dirinya. Barisan ini, secara terbuka, menunjukkan sikap itu:
Menyesal Pilih Jokowi -dengan ataupun tak memampangkanhastag/tagar
(#).
Memang, sejauh ini,
Jokowi masih memiliki banyak pendukung setia. Suporter-suporter garis keras,
yang sebagaimana pembenci fanatik yang lahir dari rahim dendam pemilu, sengaja
menulikan telinga dan membutakan matanya. Namun presiden mesti mewaspadai kemunculan
barisan baru tadi. Barisan yang mulai menyesal. Pertama, karena sebagian besar
mereka adalah orang-orang yang sangat terpelajar, terpelajar, dan setengah
terpelajar. Kaum yang terbiasa berpikir sebelum bertindak mengambil keputusan.
Mengapa orang-orang
seperti ini bisa berubah sikap dan pandangan, presiden semestinya melakukan
introspeksi diri. Sebab jika tak ada hal-hal luar biasapilihan yang didasari
oleh pemikiran yang terpelajar, tidak akan mudah goyah. Sekiranya pun terjadi
tak akan secepat ini. Jokowi baru dua bulan menjadi presiden.
Apakah Jokowi tidak
becus dalam memimpin? Tentu saja becus. Di beberapa bidang, sejauh ini, ia
telah menunjukkan sistem pengelolaan koordinasi kerja yang serba cepat,
efisien, dan tepat. Contoh paling nyata adalah penanganan tragedi longsor
Banjarnegara dan jatuhnya pesawat AirAsia. Indonesia mendapat pujian dunia
internasional. Ketegasan terhadap pelanggaran batas-batas teritorial laut dan
kejahatan narkotika, meski masih banyak cacat di sana-sini, juga melambungkan kewibawaan
Indonesia.
Tapi Jokowi justru
banyak abai terhadap persoalan-persoalan internal. Masalah dalam negeri yang
jelas tak kalah krusial. Penembakan warga sipil di Papua, kelanjutan penanganan
kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, wacana reklamasi Teluk Benoa, kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga pengangkatan pejabat-pejabat teras di
lingkungan seputar istana, mulai dari Jaksa Agung hingga kini, Kepala Polisi.
Jokowi, yang sejak awal gembar-gembor tidak akan terseret kepentingan politik
praktis, dalam hal ini, justru kian terindikasi ke arah sebaliknya.
Sepanjang pengetahuan
saya, sejak peristiwa Papua, satu-persatu kawan yang saya tahu memberikan hak
pilihnya untuk Jokowi pada Pemilihan Umum Presiden yang lalu, tidak lagi
lantang menyuarakan dukungan. Mereka memang tak lantas konyol meniru kelakuan
para politisi yang enteng saja menukar kulit, berganti topeng, berbalik badan
jadi suporter Prabowo Subiyanto. Tapi mereka menarik dukungan dan mulai getol
melontar kritik. Dan penunjukan Budi Gunawan membuat mereka meledak.
Sejak Jenderal Hoegeng
dicopot Presiden Soeharto pascaheboh kasus penyelundupan mobil mewah oleh
pengusaha muda Robby Tjahjadi di tahun 1971, Kepala Polisi Indonesia tidak
pernah lagi dijabat oleh figur yang benar-benar meyakinkan. Selalu saja ada
keragu-raguan terhadap kecakapan dan kredibilitasnya.
Presiden Abdurrahman
Wahid pernah mengemukakan lelucon satiris. Menurut Gus Dur, hanya ada tiga
polisi jujur dan bersih di Indonesia. Yakni Hoegeng, polisi patung, dan polisi
tidur. Hoegeng sudah lama pensiun dan meninggal dunia, sedangkan dua lainnya
benda mati. Dengan kata lain, tak ada polisi "yang bener" di
Indonesia.
Benarkah demikian? Gus
Dur barangkali terlalu hiperbolik. Banyak polisi jujur di Indonesia. Banyak
yang sangat berdedikasi, menolak suap dan korupsi, bekerja ikhlas dari pagi
hingga menjelang pagi lagi, meski gaji tak pernah mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Di Jogja, bahkan ada polisi berpangkat
rendah yang terpaksa tidur di bekas kandang sapi. Namun persoalannya, tidak
sedikit juga polisi yang diam-diam menumpuk harta dan bergaya hidup mewah
layaknya pangeran-pangeran dari Saudi.
Budi Gunawan sejak 2010
telah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditengarai memiliki
rekening dalam jumlah tak wajar (diistilahkan sebagai rekening gendut). Salah
satu dari 21 perwira tinggi. KPK curiga Budi terlibat dalam perkara korupsi dan
gratifikasi, setelah menemukan fakta jumlah hartanya mengalami kenaikan lima
kali lipat sejak menjabat Kapolda Jambi dan Bali.
Benar bahwa Budi,
mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat presiden, belum tentu
bersalah. Barangkali benar pula bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak murni
dilandasi kepentingan hukum. Barangkali ada interest politik di sana. Namun
logikanya, tidak ada asap jika tak ada api, bukan? Dan semestinya, Presiden
Jokowi, tak gegabah menunjukkan orang yang tidak (atau belum) benar-benar
bersih untuk jabatan sevital ini.
Saya bukan pemilih
Jokowi. Saya juga bukan pemilih Prabowo. Pada hari pencoblosan, saya pergi
tidur dengan perasaan yang sungguh-sungguh kesal lantaran Brasil ditekuk Jerman
1-7, dan baru terbangun pada pukul empat sore, saat TPS-TPS sudah tutup. Namun
memang, seandainya pada hari itu saya mencoblos, maka kemungkinan besar saya
akan mencoblos Jokowi. Alasannya apa, tak perlu saya papar di sini.
Tapi begitulah,
sekiranya Jokowi tetap ngeyel,
tak meninjau ulang keputusannya mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal,
respek saya terhadap dirinya akan semakin tergerus. Dan saya percaya, banyak
orang yang bersikap serupa. Relawan yang kemarin itu menyelenggarakan konser
"Salam Dua Jari", mengancam akan turun ke jalan apabila Jokowi
melantik Budi. Selain memprotes Jokowi, mereka juga berencana menggeruduk
gedung DPR.
Ah... Saya cuma rakyat
biasa yang sudah tak lagi punya energi berlebih untuk turun ke jalan. Karenanya
saya hanya bisa berharap satu hal. "Pak Jokowi, Bapak dan Ibu anggota
dewan, dengarkanlah kata hati Anda. Ketahuilah, bersepakat dalam memuluskan
siasat kejahatan sesungguhnya tidak beda dengan melakukan sendiri kejahatan
itu."@aguskhaidir
sumber:tribunnews.com
0 komentar :