Batu Giok Bongkahan dari Aceh Tengah Dikenakan Pajak

giok aceh

TAKENGON - Hasil tambang berupa batu giok yang dikeluarkan dari Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk bongkahan akan dikenakan pajak sebagai upaya pemerintah daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD).

"Setiap batu giok bongkahan baik jadi, maupun setengah jadi yang dikeluarkan dari Aceh Tengah harus ada izin dari pemerintah," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh Tengah itu di Takengon, Selasa (27/1/2015).

Teuku Alaidinsyah, menjelaskan terkait izin batu giok keluar dari daerah itu juga tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Izin tersebut, kata dia juga dalam bentuk rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melihat jenis batu, warna, jumlah kilogram, ukuran serta asal batu.

Setelah diberikan rekomendasi, Alaidinsyah menjelaskan maka pihak yang mengeluarkan batu tersebut akan dikenakan pajak yang pengutipannya dilakukan oleh Dinas Pendapaan Daerah (Dispenda) Aceh Tengah.

"Setelah kita membuat rekomendasi maka pembawa batu itu harus membayar pajak sesuai dengan jumlah kilogram yang akan dikeluarkannya dari Aceh Tengah," kata dia menambahkan.

Terkait dengan besaran pajak yang akan dikenakan, Alaidinsyah menjelaskan akan disesuaikan dengan qanun pajak daerah Nomor 3 Tahun 2010, yaitu dikenakan pajak maksimal sebesar 25 persen.

"Setelah rekomendasi, mereka kita suruh bayar pajak maksimal 25 persen sesuai qanun pajak daerah Nomor 3 Tahun 2010, sesuai jenis batu dan harga batu," katanya menegaskan.

Tujuan dari peraturan bupati itu agar batu bongkahan tidak dibawa keluar daerah secara bebas selain ditujukan bagi pendapatan asli daerah, kata Teuku Alaidinsyah menambahkan. 

(AntaraAceh)